Siaran Pers

Bandung Gagal Siaga, Bencana Dipiara

PJ Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik menyatakan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor mulai tanggal 22 November–5 Desember. Setidaknya ada delapan kecamatan yang dinyatakan dalam kondisi Darurat yaitu Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Kertasari, Majalaya, Solokan Jeruk, Soreang dan Paseh. Namun, pada masa tanggap darurat ini kami melihat tidak ada kesiapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) …

Bandung Gagal Siaga, Bencana Dipiara Read More »

Praktek Kotor dalam Investasi Energi Kotor: Adili Semua yang Terlibat, Penuhi Hak Atas Keadilan Iklim

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sudah banyak memberi petaka. Secara tidak langsung itu menjadi salah satu penyebab krisis iklim yang berujung bencana. Sebagai dampak lepasan emisi yang terus menerus dari cerobong asap PLTU, kemudian menumpuk di lapisan atmosfer sehingga membuat suhu bumi beranjak naik dan berakumulasi menjadi pemanasan global. Sedari awal rencana pembangunan …

Praktek Kotor dalam Investasi Energi Kotor: Adili Semua yang Terlibat, Penuhi Hak Atas Keadilan Iklim Read More »

Pulihkan Kawasan Hutan, Pulihkan Jawa Barat!

Jawa Barat, 24 November 2024 — Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, menghadapi tekanan besar terhadap ekosistem hutannya. Alih fungsi lahan untuk kepentingan pemukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah mengubah banyak kawasan hutan menjadi lahan kritis yang tidak produktif. Akibatnya, ekosistem alami terganggu, dan keseimbangan ekologis menjadi rapuh. …

Pulihkan Kawasan Hutan, Pulihkan Jawa Barat! Read More »

JBIC Harus Segera Hentikan Pendanaan Publik untuk Proyek PLTU Cirebon 2 yang Korup dan Kotor!!

Dengan dukungan 73 Organisasi dari 24 Negara, Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia ajukan permohonan kepada pemerintah Jepang berkaitan dengan Proyek PLTU Cirebon 2 di Jawa Barat, dimana Japan Bank for International Cooperation (JBIC), yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jepang telah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US$731 juta dengan pemrakarsa proyek (yang diinvestasikan oleh Marubeni …

JBIC Harus Segera Hentikan Pendanaan Publik untuk Proyek PLTU Cirebon 2 yang Korup dan Kotor!! Read More »

Langkah Penegakan Hukum Membuahkan Harum Bagi Warga Arcamanik: Peternakan Ilegal Ditutup, Warga Berhak untuk Hidup Bersih dan Sehat!

Bandung, 21 Juli 2024 Salam Adil dan Lestari! ”Banyak ingin meraih kemenangan, tetapi enggan menerima pahitnya perjuangan” Hampir 15 tahun lamanya di Jalan Permata Sari XII, Arcamanik, Kota Bandung warga berjuang menutup peternakan ilegal yang merusak lingkungan. Kabar baik menyelimuti kita semua, per tanggal 19 Juli 2024 Ditjen GAKKUM LH Provinsi Jawa Barat menutup peternakan …

Langkah Penegakan Hukum Membuahkan Harum Bagi Warga Arcamanik: Peternakan Ilegal Ditutup, Warga Berhak untuk Hidup Bersih dan Sehat! Read More »

Usaha Peternakan Ilegal di Tengah Permukiman Perkotaan: Menyalahi Aturan, Bias Dalam Penindakan 

Sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Bandung banyak didatangi kaum-kaum urban, baik untuk menangguhkan kehidupan, atau mencoba kartu keberuntungan di kota yang dikenal dengan Paris van Java. Pertimbangan dan perencanaan tata kota dalam menopang kehidupan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Hak …

Usaha Peternakan Ilegal di Tengah Permukiman Perkotaan: Menyalahi Aturan, Bias Dalam Penindakan  Read More »

Hari Citarum, 24 Mei: Jangan ada Citarum Harum Jilid II

Bandung, 22 Mei 2024 — Kurang lebih 8 tahun yang lalu telah menjadikan sejarah  penting bagi gerakan lingkungan hidup di Jawa Barat terutama gerakan masyarakat dalalm melawan pencemaran sungai oleh limbah pabrik. Kemenangan gugatan Koalisi Melawan Limbah di PTUN Bandung ini merepresentasikan masyarakat banyak dan telah menjadi momentum tegaknya hukum lingkungan hidup di Tatar Parahiangan.  …

Hari Citarum, 24 Mei: Jangan ada Citarum Harum Jilid II Read More »

PJ Bupati Sumedang Tak Becus Jalankan Reforma Agraria

Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang diperingati bersamaan dengan Hari Tani Nasional mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan …

PJ Bupati Sumedang Tak Becus Jalankan Reforma Agraria Read More »

Penyelamatan Kawasan Bandung Selatan, Cekungan Bandung dalam Ancaman Krisis Air Akibat Alih Fungsi Lahan

Dalam dokumen KLHS Tata Ruang dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, terdapat Peningkatan Kawasan Pemukiman yang sangat signifikan sebesar 8.743,34 Ha, dibandingkan RTRW 2016-2036 dimana pada RTRW 2016-2036 total Kawasan pemukiman sebesar 33.458,53 Ha naik menjadi 42.201,87 Ha pada RTRW 2023-2043. Data pemukiman pada RTRW 2023-2043 dibagi dua, yaitu pemukiman pedesaan dan pemukiman perkotaan, …

Penyelamatan Kawasan Bandung Selatan, Cekungan Bandung dalam Ancaman Krisis Air Akibat Alih Fungsi Lahan Read More »

Tatar Parahyangan Di Ujung Tanduk Kerusakan Ekologis

Tercatat setidaknya sebanyak empat hingga lima kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat pasca pandemi Covid-19 yang berimplikasi terhadap pembangunan di Jawa Barat. Beberapa diantaranya yakni: UU No. 03 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Perpu No. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian …

Tatar Parahyangan Di Ujung Tanduk Kerusakan Ekologis Read More »