WALHI Jawa Barat

CATAHU 2024: Kerusakan Meningkat, Pengaduan Terus Bertambah

Selama tahun 2024, selain melakukan penanganan kasus-kasus lingkungan hidup tahun sebelumnya, WALHI Jawa Barat mendapatkan pengaduan-pengaduan kasus-kasus pembangunan dan ancaman perusakan lingkungan hidup sebanyak 14 kasus. Kasus-kasus tersebut adalah: Pencemaran Limbah pada Persawahan Petani oleh PT. CIXI JAYA PLASINDO. Keluarnya izin baru pertambangan andesit 3 IUP Eksplorasi yang sudah CNC dan 1 WIUP dicadangkan keempatnya …

CATAHU 2024: Kerusakan Meningkat, Pengaduan Terus Bertambah Read More »

CATAHU 2024: Bagaimana Agenda Lingkungan Hidup di Era Prabowo – Gibran?

Komitmen Pencapaian Target Net Zero Emission Visi Misi Percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan. Mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari (hal. 34) Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target Net …

CATAHU 2024: Bagaimana Agenda Lingkungan Hidup di Era Prabowo – Gibran? Read More »

CATAHU 2024: Jawa Barat dalam Bayang Investasi, Bagaimana Ancaman Kerusakan DAS, Hutan, dan Pesisir?

Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, kini menghadapi ancaman besar terhadap lingkungan hidup. Ekosistem Kawasan hutan dan  pesisir yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat semakin tergerus akibat kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan alam. Kebijakan yang lebih menekankan pada …

CATAHU 2024: Jawa Barat dalam Bayang Investasi, Bagaimana Ancaman Kerusakan DAS, Hutan, dan Pesisir? Read More »

CATAHU 2024: Memanen Bencana Bukan Sejahtera

Bencana alam merupakan peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh alam dan berdampak besar bagi kehidupan manusia, yang dapat merusak harta benda, hilangnya nyawa dan kerugian ekonomi. Kejadian bencana alam meliputi banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit. Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang paling banyak terjadi bencana alam di Indonesia menurut …

CATAHU 2024: Memanen Bencana Bukan Sejahtera Read More »

CATAHU 2024: Ketidakseriusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Atasi Persoalan Sampah

Sepekan berjalan kebakaran TPA Sarimukti tak kunjung padam semenjak terjadinya pada 19 Agustus 2023 yang tentunya berimbas tidak terangkutnya sampah dari warga ke TPA. Sejak saat itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan “Bandung Raya Darurat Sampah” ditandai dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya, yang ditetapkan …

CATAHU 2024: Ketidakseriusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Atasi Persoalan Sampah Read More »

Bandung Gagal Siaga, Bencana Dipiara

PJ Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik menyatakan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor mulai tanggal 22 November–5 Desember. Setidaknya ada delapan kecamatan yang dinyatakan dalam kondisi Darurat yaitu Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Kertasari, Majalaya, Solokan Jeruk, Soreang dan Paseh. Namun, pada masa tanggap darurat ini kami melihat tidak ada kesiapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) …

Bandung Gagal Siaga, Bencana Dipiara Read More »

Perampasan Paksa Lahan Pertanian Warga adalah Penistaan akan Hak Atas Tanah sebagai Fungsi Sosial

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” termaktub dalam pasal 6 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menarik garis persengketaan tanah di Indonesia, tidak terlepas dari histori era kolonial. Ketika Belanda menguasai tanah di Indonesia, bahkan dengan sistem sewa untuk garapan lahan pertanian (cultuurstelsel). Pertanian sebagai sektor primer kebutuhan masyarakat …

Perampasan Paksa Lahan Pertanian Warga adalah Penistaan akan Hak Atas Tanah sebagai Fungsi Sosial Read More »

Keniscayaan Pengelolaan Sampah di Kawasan Komersil

Munculnya Instruksi Gubernur Nomor: 02/PBLS.04/DLH Tentang Penanganan Sampah pada masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Bandung Raya berdasarkan Risalah Rapat yang disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota di Metro Bandung dan KLHK yang mendorong pengurangan sampah organik ke TPA diakibatkan terjadinya kebakaran TPA Sarimukti Agustus tahun lalu. Data survey WALHI di …

Keniscayaan Pengelolaan Sampah di Kawasan Komersil Read More »

Perusakan Kawasan Tanjung Cemara, Desa Sukaresik, Kabupaten Pangandaran adalah Pelanggaran Berat terhadap Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan

Tanjung Cemara sebagai salah satu ruang kawasan rawan tsunami tinggi berzona merah. Kategori ini merunut pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038. Dalam Pasal 42 point 4 kategori kawasan rawan bencana tsunami dengan luas kurang lebih 674 hektare, salah satunya Kecamatan Sidamulih. Tanjung Cemara …

Perusakan Kawasan Tanjung Cemara, Desa Sukaresik, Kabupaten Pangandaran adalah Pelanggaran Berat terhadap Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Read More »

Keseriusan Pemerintahan Provinsi Dipertanyakan dalam Penanggulangan Sampah Bandung Raya

Sudah genap setahun sejak keluarnya kebijakan pelarangan sampah organik dibuang ke TPA Sarimukti, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor: 02/PBLS.04/DLH Tentang Penanganan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Bandung Raya. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya, dan …

Keseriusan Pemerintahan Provinsi Dipertanyakan dalam Penanggulangan Sampah Bandung Raya Read More »