Bandung, 5 Mei. Selama Rapat Umum Tahunan Bank Pembangunan Asia di Selatan yang berlangsung minggu ini di Korea Selatan, Koalisi Indonesia untuk Pemantauan Pembangunan Infrastruktur (KPPII) ingin menegaskan kembali seruannya kepada ADB untuk memastikan bahwa perlunya melakukan konsultasi publik yang berarti dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial. KPPII kecewa dengan niat ADB yang menahan risalah rapat konsultasi meskipun organisasi masyarakat sipil menginginkan transparansi, dan meminta bank untuk mempertimbangkan perspektif organisasi masyarakat sipil.
” Therefore, in our opinion, the ADB fell short in social and protection practices during the Safeguard Policy Review process. Specifically, they faced challenges in adequately implementing the principles of meaningful public consultation and information disclosure “.
Full statement download here
Pernyataan lengkap unduh di sini