Pada tanggal 29 Agustus 2018, Asia Development Bank (ADB) menyetujui Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap ( PLTGU ) Jawa -1 , 1.760 MW berlokasi di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Proyek tersebut membutuhkan pembebasan lahan seluas 36,7 hektar untuk lahan produktif yang digunakan untuk menanam padi dan wilayah pesisir untuk membangun dermaga dan fasilitas terapung. Jawa 1 dikatakan sebagai pembangkit listrik berbahan bakar gas terbesar di Asia Tenggara.
Kami dari Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) yang merupakan gabungan CSO lingkungan dan HAM, kemudian melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek dan sekitarnya. Pemantauan juga dilakukan atas dasar pengaduan warga setempat yang sampai saat ini mengalami berbagai dampak negatif lingkungan dan sosial.
Dari hasil pemantauan yang dilakukan sepanjang tahun 2022, koalisi menemukan beberapa isu dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan PLTGU Jawa -1 . Pertama, tidak ada upaya untuk memulihkan mata pencaharian puluhan mantan petani padi yang kehilangan pekerjaan akibat alih fungsi lahan sawah menjadi pembangkit listrik tenaga gas. Kedua, masalah menurunnya kualitas lingkungan laut dan daerah penangkapan ikan nelayan akibat pembangunan pipa gas dan fasilitas apung. Ketiga, akibat penurunan ini berdampak pada aktivitas dan produktivitas nelayan. Keempat, proyek pengembangan Liquefied Natural Gas to Power Jawa -1 tidak melakukan konsultasi publik yang berarti sejak awal. Kelima, isu hilangnya temuan cagar budaya di lokasi proyek PLTGU Jawa -1.
Hasil temuan koalisi tersebut kemudian disampaikan kepada tim Safeguard ADB pada saat konsultasi review SPS di Jakarta pada Desember 2022. Kemudian pada April 2023 juga disampaikan langsung kepada manajemen ADB di Manila. Salah satu pihak yang ditemui koalisi adalah Private Sector Operations Department (PSOD) yang membawahi PLTGU Jawa -1 . Koalisi mendesak PSOD melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dan merasakan langsung dampak negatif PLTGU Jawa-1.
Tim PSOD kemudian datang ke lokasi PLTGU Jawa-1 pada Mei 2023. Koalisi juga ikut memantau proses dialog mereka dengan warga terdampak. Beberapa elemen kelompok masyarakat terdampak dilibatkan, termasuk kelompok masyarakat yang bermukim di pemukiman di wilayah proyek sekitar pembangkit. Kami memastikan bahwa kelompok perempuan yang terkena dampak, termasuk mantan petani penggarap, petani pemilik lahan pengguna lahan yang terkena dampak pembangunan pipa gas, nelayan yang mata pencahariannya terkena dampak, serta guru sekolah dasar di sekitar pembangkit listrik berpartisipasi. dialog ini.
Sayangnya, kami mengamati bagaimana tim PSOD ADB berusaha melemahkan keprihatinan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang terkena dampak proyek dengan mengarahkan mereka untuk menerima skema CSR yang dipertanyakan yang dikelola oleh klien mereka, PT. Jawa Satu Power yang memiliki dan mengoperasikan PLTGU Jawa -1 . Misalnya, PSOD ADB membujuk penduduk yang terkena dampak untuk menerima skema CSR yang ditetapkan secara sepihak sebagai bentuk kompensasi atas dampak negatif yang terjadi, alih-alih berkomitmen untuk melibatkan pakar independen untuk menilai kembali dampak untuk mengidentifikasi rencana tindakan pengelolaan yang tepat dan pemulihannya. Tim PSOD juga melepaskan tanggung jawab gagal melakukan penilaian uji tuntas yang tepat dan bagaimana dampak proyek menyebabkan hilangnya mata pencaharian petani penggarap, bertentangan dengan persyaratan persyaratan upaya perlindungan ADB.
Koalisi menilai kunjungan lapangan tim PSOD tidak bermakna. Oleh karena itu, warga terdampak dan koalisi menuntut PSOD melakukan pengkajian ulang yang dilakukan oleh tim ahli independen dalam 6 minggu ke depan.
Pernyataan lengkap dapat diunduh di sini
ADB NEGLIGENCE WITH PEOPLE’S SAFETY ON JAWA 1 LNG TO POWER PROJECT
On August 29, 2018, the Asia Development Bank (ADB) approved Jawa -1 Liquefied Natural Gas to Power (1,760 MW ) located in Cilamaya Village, Karawang Regency, West Java, Indonesia. The project required land acquisition of 36.7 hectares of productive land used for cultivating rice and coastal areas for constructing jetties and floating facilities. Jawa 1 is said to be the largest gas-fired power plant in Southeast Asia.
We from the Indonesian Infrastructure Development Monitoring Coalition (KPPII), which is a combination of environmental and human rights CSOs, then carried out direct monitoring of the project site and its surroundings. Monitoring is also carried out on the basis of complaints from local residents who have experienced negative a wide range of environmental and social impacts to this date.
From the results of monitoring carried out throughout 2022, the coalition found several issues of negative impacts that occurred as a result of the development of Jawa -1 Liquefied Natural Gas to Power. First, there is no effort to restore the livelihoods of dozens of former rice cultivators who have lost their jobs due to the conversion of paddy fields into gas power plant. The second is the problem of the declining quality of the marine environment and fishermen’s fishing grounds due to the construction of gas pipelines and floating facilities. Third, the result of this decline has an impact on fishermen’s activities and productivity. Fourth, the Java -1 Liquefied Natural Gas to Power development project did not carry out meaningful public consultation from the start. Fifth is the issue of the disappearance of cultural heritage findings at the site of the Java -1 power plant project.
The results of the coalition’s findings were then conveyed directly to the ADB Safeguard team during the SPS review consultation in Jakarta in December 2022. Then in April 2023 it was also submitted to ADB management in Manila.One of the parties the coalition met with was the Private Sector Operations Department (PSOD), which oversees the Jawa -1 Liquefied Natural Gas to Power .The coalition urged PSOD to conduct field visits to see and experience firsthand the negative impact of the Jawa-1 power plant.
The PSOD team then came to the Jawa-1 power plant location in May 2023. The Coalition also participated in monitoring their dialogue process with affected residents. Several elements of the affected community groups were involved, including community groups living in settlements in the project area surrounding the power plant. We ensured that the women groups who are affected, including former sharecroppers, the farmers who own the land, land users affected by the construction of the gas pipeline, fishermen whose livelihoods have been impacted, as well as teachers at elementary school in proximity to the power plant participated in this dialogue.
Regrettably, we observed how the ADB PSOD team attempted to undermine the concerns and grievances reaised by project affected peoples by directing them to accept the questionable CSR schemes managed by their client, PT. Jawa Satu Power which owns and operates the Jawa -1 LNG power plant. For example,the ADB PSOD persuaded affected residents to accept unilaterally determined CSR schemes as a form of compensation for the negative impacts that have occurred , instead of committing to involving independent experts to re-assess the impacts to identify the appropriate management action plan and remedies. The PSOD team also relinquished responsibility failing to carry out proper due diligence assessment and how the project’s impacts led to the loss of sharecroppers’ livelihoods, contrary to the requirements of ADB’s safeguards requirements.
The coalition is believes that the PSOD team’s field visit was not satisfactory and meaningful. Therefore, the affected residents and the coalition demanded that PSOD conduct a re-assessment conducted by an independent team of experts in the next 6 weeks.
The coalition’s full statement can be read here